CIREBON — Komisi III DPRD mendesak Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mendapatkan tambahan anggaran, terutama untuk perbaikan jalan rusak yang dikeluhkan masyarakat.
Permintaan ini disampaikan dalam Rapat Kerja Komisi III DPRD bersama Dinas PUTR Kabupaten Cirebon yang digelar pada Jumat (11/4/2025). Rapat tersebut diawali dengan pemaparan capaian kinerja Dinas PUTR Tahun 2024 yang disampaikan dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati.
Dalam sesi tanya jawab, Komisi III mempertanyakan realisasi penanganan jalan rusak di wilayah Kabupaten Cirebon. Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Cirebo Anton Maulana menyoroti maraknya keluhan warga mengenai kondisi infrastruktur jalan yang rusak dan viral di media sosial.
“Hari ini kinerja Dinas PUTR Cirebon sedang menjadi pembicaraan masyarakat. Keluhan soal jalan rusak viral di media sosial. Kami minta transparansi, berapa panjang dan luas jalan yang sudah diperbaiki? Lalu, bagaimana kelanjutannya?” kata politikus fraksi Golkar itu.
Menanggapi hal itu, perwakilan Dinas PUTR Kabupaten Cirebon menjelaskan bahwa banyaknya jalan yang belum diperbaiki disebabkan oleh perubahan kebijakan dari pemerintah pusat. Sejumlah ruas jalan yang sebelumnya direncanakan diperbaiki melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari APBN akhirnya batal direalisasikan karena adanya efisiensi anggaran.
Dinas PUTR juga menyampaikan permohonan dukungan dari DPRD agar dapat memperoleh tambahan anggaran guna menutupi kekurangan biaya untuk perbaikan jalan rusak berat serta kebutuhan pemeliharaan infrastruktur lainnya. Dukungan ini dianggap penting agar program pembangunan infrastruktur bisa berjalan optimal sesuai harapan masyarakat.
Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Dara Darmanto turut menegaskan pentingnya koordinasi yang lebih intensif antara Dinas PUTR Kabupaten Cirebon dengan instansi terkait di tingkat provinsi. “Kalau memang anggaran dari APBD kurang, Dinas PUTR harus bekerja ekstra. Koordinasi dengan dinas terkait di Provinsi perlu ditingkatkan. Kami dengar selama ini Cirebon kurang menjalin silaturahmi dengan dinas di tingkat provinsi,” ujar Dara.
Rapat kerja ini menjadi catatan penting bagi Dinas PUTR Kabupaten Cirebon agar lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan infrastruktur dan menjalin komunikasi lintas instansi, baik di tingkat daerah maupun nasional. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
