CIREBON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon memfasilitasi pertemuan antara petani tebu dengan Bank BJB di ruang Badan Anggaran (Banggar), Kamis (22/5/2025). Sebelumnya, petani tebu di Kabupaten Cirebon mengalami kesulitan permodalan dan distribusi penjualan.
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia mengatakan, fasilitasi pertemuan itu dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan DPRD menyikapi masalah yang dihadapi masyarakat. “DPRD memiliki tiga fungsi, yaitu fungsi budgeting, fungsi pengawasan dan pembentukan perda. Dan hari ini kami menggunakan fungsi pengawasan tersebut, makannya kami memfasilitasi pertemuan petani tebu dengan Bank BJB dan Dinas Pertanian,” ujarnya.
Sophi mengaku baru mengetahui bahwa Kabupaten Cirebon memproduksi sekitar 40.000 ton gula tapi distribusi penjualannya sulit. Padahal, menurutnya Jawa Barat punya kebutuhan gula 500.000 ton.
Oleh karena itu, Ia akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Cirebon untuk penanganan masalah distribusi penjualan. Ia juga akan berkoordinasi dengan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan DPR RI untuk menyelesaikan masalah mahalnya bibit tebu.
Dalam hal ini, Sophi berpesan agar petani tebu bisa memperhatikan masalah regulasi, persyaratan dan lain-lain untuk menyelesaikan yang mereka hadapi di Kabupaten Cirebon.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Raden Hasan Basori mengatakan, ada tiga hal yang mesti diperhatikan untuk menyelesaikan masalah petani tebu.
“Pertama adalah bagaimana pembiayaan pertanian, kedua akses pangan dan bibit, dan terakhir terkait distribusi hasil pertanian,” ujarnya.
Hal itu senada dengan masalah yang disampaikan oleh perwakilan Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) Cirebon Mulyadi untuk menjamin keberlanjutan petani tebu.
Pertama, terkait dengan pembiayaan, APTRI meminta Bank BJB membuka akses permodalan Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang sementara dihentikan. Kedua terkait bibit. Selama ini, banyak petani tebu yang kesusahan mencari bibit di dalam daerah.
“Nah ini juga yang selama ini sudah kurang lebih beberapa tahun kebelakang kita selalu pengadaannya itu di wilayah-wilayah lain. Dari wilayah timur, dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur bahkan ya,” ujarnya.
Ia mendorong DPRD untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar bisa memanfaatkan lahan-lahan yang ada untuk pengadaan bibit tebu.
Terakhir, masalah muncul ketika para petani tebu panen. Ketika pasokan tebu yang sudah menjadi gula banyak, pedagang sering kali menawarkan gula dengan harga murah.
“Nah pada saat murah, petani tetap butuh dana, sehingga ini barangkali pemerintah bisa mencarikan solusi kebutuhan kita untuk gula kita bisa diserap,” kata Mulyadi.
Sebagai bentuk tindak lanjut, DPRD mendorong pertemuan lanjutan antara petani tebu, Bank BJB dengan PT Pabrik Gula (PG) Rajawali II sebagai pengelola pabrik gula di Cirebon. Dengan begitu, diharapkan ada solusi terbaik untuk mendukung kesejahteraan petani tebu di Kabupaten Cirebon. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon).
