Cirebon – Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon menggelar pertemuan kedua dengan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) dengan melibatkan dinas-dinas terkait. Pertemuan ini merupakan lanjut dari sebelumnya yang digelar pada Jumat (7/2/2025).
Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia berkoordinasi dengan Ketua FKKC Muali terkait jadwal dan agenda untuk melanjutkan pembahasan dalam audiensi yang sempat menemui kebuntuan. Muali juga sempat meminta maaf atas insiden yang terjadi saat audiensi pertama. Sophi pun menginstruksikan Komisi I untuk menggelar audiensi kedua dengan FKKC pada Selasa (11/2/2025).
“Saya sudah berkoordinasi dan menginstruksikan untuk digelar audiensi dengan teman-teman kuwu (kepala desa). Hari ini sudah digelar, semoga hasilnya baik untuk kemajuan Kabupaten Cirebon,” kata Sophi.
Sophi memahami semangat para kuwu untuk memajukan desa. Sehingga, lanjut dia, DPRD berperan sebagai fasilitator untuk memahami dan menyelesaikan masalah yang ada di Kabupaten Cirebon, termasuk soal desa.
“Saya berharap masalah-masalah yang ada di desa bisa diselesaikan,” ucap Sophi.
Komisi I dan FKKC akhirnya menggelar audiensi pada hari ini. Sejumlah pihak pun diundang, seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil (Disdukcapil), Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), serta Komisi Informasi Daerah (KID). DPRD berupaya menjembatani komunikasi antara para kuwu dan dinas terkait.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon Rohayati menilai, kondisi koordinasi antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan dana desa semakin kondusif dan tertata dengan baik dibanding sebelumnya. “Cukup kondusif, bagus, menyenangkan, tidak seperti kemarin. Mereka tertata rapi, berhasil baik. Terima kasih,” ujar Rohayati.
Rohayati menekankan, penting bagi DPRD untuk berperan sebagai fasilitator dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan anggaran dana desa dan regulasi pemerintahan desa. “Harapannya tentunya lebih baik lagi dari kemarin. Jadi, yang selama ini miskomunikasi, sekarang terjalin komunikasi yang lebih baik dan masif,” tambahnya.
Sementara itu ketua Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC) Muali menyampaikan, dalam audiensi FKKC untuk menjalin sinergitas antara DPRD Kabupaten Cirebon dan kepala desa di Kabupaten Cirebon. “Kita teman-teman kuwu atau kepala desa butuh pembinaan, pendampingan dari DPRD,” ucapnya.
Dalam audiensi dengan DPRD dan Pemda Kabupaten Cirebon membahas isu-isu strategis yang ada di desa. “Ada kepala desa yang belum paham khususnya kepala desa yang baru dilantik, terkait regulasi sistem, penyerapan anggaran,” tambahnya.
Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, akan ada diskusi lanjutan yang melibatkan Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon untuk membahas aspek sosial, termasuk masalah sosial dan sektor kesehatan.
Rapat juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Basori dan Nana Kencanawati. DPRD Kabupaten Cirebon berharap komunikasi yang lebih efektif dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, sehingga membawa manfaat nyata bagi masyarakat. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
