CIREBON – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, Sophi Zulfia, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disampaikannya dalam Diskusi Pembangunan Infrastruktur Youth Parliamentary yang digelar di Ruang Paseban Kantor Bupati Cirebon, Sabtu (31/1/2026).
Menurut Sophi, pembangunan infrastruktur tidak semata-mata berkaitan dengan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, irigasi, maupun gedung. Lebih dari itu, infrastruktur memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, serta memperkuat konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan infrastruktur bukan semata soal jalan, jembatan, irigasi, atau gedung semata. Lebih dari itu, infrastruktur adalah fondasi utama bagi pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, serta konektivitas antarwilayah,” katanya.
Sophi menjelaskan, Kabupaten Cirebon memiliki wilayah yang luas dengan beragam potensi strategis. Kondisi tersebut menuntut perencanaan dan pengawasan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, adil, serta berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ia menilai keterlibatan generasi muda menjadi hal yang krusial dalam proses tersebut. Youth Parliamentary, menurutnya, bukan sekadar forum simulasi parlemen, melainkan ruang pembelajaran demokrasi, wadah lahirnya gagasan kritis, serta sarana membangun kepedulian terhadap persoalan daerah.
“Saya meyakini, pemuda hari ini adalah pemimpin dan pengambil kebijakan di masa depan. Maka, sejak dini harus dibiasakan untuk berpikir solutif, konstruktif, dan berorientasi pada kepentingan publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Sophi mengapresiasi inisiatif generasi muda yang menyelenggarakan diskusi pembangunan infrastruktur tersebut. Ia menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon terbuka terhadap aspirasi, ide, dan masukan dari generasi muda, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah.
Menurutnya, pemikiran kritis anak muda sangat dibutuhkan agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat.
“Saya berharap melalui diskusi ini, para peserta dapat menyampaikan pandangan, kritik, dan rekomendasi yang membangun. Jangan ragu untuk menyuarakan ide-ide inovatif demi Kabupaten Cirebon yang lebih maju, inklusif, dan berdaya saing,” tutupnya.
Sementara itu, salah satu narasumber dari kalangan akademisi Universitas Swadaya Gunung Jati (UGJ) Cirebon, Sigit Gunawan, menyoroti persoalan banjir, tata ruang, serta pelanggaran Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Menurutnya, persoalan tersebut tidak semata-mata bersifat teknis, melainkan berkaitan erat dengan tata kelola dan komitmen kebijakan.
“Persoalan banjir, tata ruang, dan pelanggaran AMDAL di Cirebon bukan semata-mata persoalan teknis, tetapi persoalan tata kelola dan komitmen kebijakan,” katanya.
Sigit juga mendorong generasi muda untuk berperan aktif sebagai bagian dari sistem pengawasan sosial. Ia menilai era digital memberikan ruang yang luas bagi anak muda untuk mengawal kebijakan publik secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab.
“Saya juga mendorong anak muda untuk menjadi bagian dari sistem pengawasan sosial. Era digital memberi ruang besar bagi generasi muda untuk mengawal kebijakan secara cerdas, kritis, dan bertanggung jawab,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinergi antara akademisi, pelajar dan mahasiswa, masyarakat, serta pemerintah dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Tanpa kolaborasi dan transparansi, pembangunan infrastruktur dan sektor lainnya, menurutnya, hanya akan menjadi slogan semata.
“Harapan saya, dari forum ini lahir kesadaran kolektif bahwa masa depan Cirebon harus dibangun dengan integritas, keberanian, dan keberpihakan pada kepentingan publik,” pungkasnya. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
