Cirebon – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar rapat paripurna dalam rangka menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025, Jumat (4/7/2025).
Rapat dipimpin oleh unsur pimpinan DPRD dan dihadiri oleh Bupati Cirebon Imron, jajaran Forkopimda, serta para kepala perangkat daerah. Dalam rapat paripurna ini, seluruh fraksi menyampaikan pandangan, masukan, dan kritik konstruktif terhadap arah dan kebijakan perubahan anggaran yang diajukan pemerintah daerah. Fraksi PDI Perjuangan menekankan pentingnya keberpihakan anggaran terhadap sektor-sektor strategis yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.
“Belanja daerah jangan hanya fokus pada belanja rutin, tapi harus berdampak langsung kepada rakyat kecil, terutama dalam penguatan pertanian dan pelayanan dasar,” ujar Solekha salah seorang anggota DPRD dari Fraksi PDI Perjuangan.
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengingatkan agar perubahan anggaran tidak bersifat normatif, namun mampu merespons kebutuhan konkret di lapangan. “Kami berharap perubahan ini membawa perbaikan dalam pemerataan pembangunan, khususnya di wilayah pelosok yang selama ini minim sentuhan anggaran,” Ujarnya Syamun, anggota DPRD dari Fraksi PKB.
Sementara itu, Fraksi Gerindra menyoroti perlunya langkah konkret pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). “Pemerintah harus punya terobosan agar PAD tidak stagnan. Selain itu, alokasi anggaran harus difokuskan pada percepatan infrastruktur yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat,” ujar Agus Ramdhoni Anggota DPRD dari Fraksi Gerindra.
Fraksi Partai Golkar lebih menitikberatkan pada dukungan terhadap sektor ekonomi kerakyatan, termasuk UMKM dan pengembangan pariwisata. “Program-program yang punya multiplier effect ekonomi harus jadi prioritas. Belanja harus produktif dan tepat sasaran,” ujar Ujang Anggota DPRD dari Fraksi Golkar.
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menekankan pentingnya akuntabilitas dalam pelaksanaan perubahan RAPBD. “Kami mengingatkan agar pemerintah daerah menjaga transparansi dan tidak sekadar melakukan penyesuaian administratif tanpa perencanaan yang matang,” Ujar Ratna Utari Anggota DPRD dari Fraksi PKS.
Fraksi NasDem meminta agar OPD tidak sekadar melakukan revisi anggaran, namun benar-benar memprioritaskan kebutuhan mendesak masyarakat. “Kami berharap perubahan RAPBD ini berbasis data yang akurat dan menjawab kebutuhan masyarakat di berbagai sektor,” ujar Yuki Anggota DPRD dari Fraksi NasDem.
Fraksi Demokrat menyampaikan agar dalam penyusunan perubahan RAPBD, sinergitas antar perangkat daerah ditingkatkan agar tidak terjadi tumpang tindih program. “Efisiensi, sinergi antar OPD, dan orientasi pada hasil nyata menjadi hal yang kami dorong dalam perubahan anggaran ini,” tegas Fraksi Demokrat.
Rapat Paripurna ini merupakan bagian dari proses pembahasan RAPBD Perubahan yang akan dilanjutkan dengan jawaban Bupati atas pemandangan umum fraksi, sebelum masuk ke tahap pembahasan bersama antara DPRD dan TAPD.
