Cirebon – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia mendorong solusi masalah bantuan pendidikan bagi lembaga pendidikan negeri maupun swasta di Kabupaten Cirebon.
Hal itu diungkapkan Sophi saat menghadiri audiensi bersama Komisi IV DPRD Kabupaten Cirebon, DPRD Jabar, DPRD Kota Cirebon, Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI) Kota Cirebon, dan perwakilan sekolah swasta Kabupaten Cirebon di aula Dinas Pendidikan (Disdik) Wilayah X Jawa Barat, Rabu (12/2/2025). Audiensi membahas soal pernyataan Gubernur Jabar terpilih Dedi Mulyadi dan Surat Edaran (SE) soal percepatan penyerahan ijazah yang diterbitkan Disdik Jabar.
Ketua DPRD Sophi Zulfia mengatakan, akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membicarakan solusi masalah pendidikan terutama tentang bantuan bagi lembaga pendidikan swasta usai terbitnya SE dan pernyataan Gubernur Jabar terpilih. “Di Kabupaten Cirebon sendiri belum ada bantuan pendidikan untuk lembaga pendidikan swasta, makanya kami dari DPRD akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk membicarakan tentang bantuan pendidikan tersebut,” ujar Sophi.
Sophi berharap, setelah pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon terpilih pada 20 Februari mendatang, diskusi dan upaya mencari solusi menyelesaikan masalah bisa lebih progresif. “Mudah-mudahan dengan dilantiknya bupati baru, upaya kami berdiskusi untuk mencari solusi terkait dengan masalah bantuan bagi lembaga pendidikan swasta bisa lebih efektif,” katanya.
Menurutnya, setelah ada instruksi dari Disdik Jabar tentang percepatan penyerahan ijazah kepada alumni sekolah yang sudah lulus, anggota dewan mendapat banyak aduan dari masyarakat yang ingin dibantu agar ijazahnya bisa secepatnya diambil, baik di lembaga pendidikan negeri dan swasta dari jenjang sekolah dasar (SD) hingga menengah atas maupun kejuruan.
“Namun, dengan adanya masalah tunggakan yang menjadi kendala penyerahan ijazah, DPRD akan berkomunikasi dengan pihak swasta dan pemerintah daerah agar apa yang disampaikan dan diaspirasikan bisa diproses atau ditindaklanjuti,” imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono memastikan, pembahasan mengenai percepatan penyerahan ijazah serta bantuan lembaga pendidikan akan terus dilakukan hingga menemukan solusi. Ono berharap permasalahan pendidikan di Jabar bisa segera diselesaikan.
Dalam rapat tersebut, dibahas pula mengenai tunggakan siswa yang menghambat penyerahan ijazah. Salah satunya di Kota Cirebon, menurut data PGSI Kota Cirebon, tunggakan siswa mencapai Rp 5 miliar. Angka tersebut, tak jauh berbeda dengan tunggakan siswa di sekolah swasta di Kabupaten Cirebon.
“Untuk jenjang pendidikan SD dan SMP swasta jumlah tunggakannya sekitar Rp 5 miliar,” kata Dede Permana selaku Ketua PGSI Kota Cirebon.
Meskipun proses percepatan penyerahan ijazah itu masih berlaku untuk lembaga pendidikan negeri, namun imbas SE Disdik Jabar itu menyasar juga lembaga pendidikan swasta. Walhasil, banyak alumni sekolah swasta yang meminta ijazahnya agar bisa diserahkan. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
