CIREBON – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia meninjau lokasi banjir di Desa Mekarsari, Kecamatan Waled, Kabupaten Cirebon, Rabu (21/5/2025).
Sophi juga menyerahkan bantuan untuk penyintas banjir. Pemberian bantuan merupakan aksi cepat tanggap DPRD menyikapi aspirasi masyarakat. Sebelumnya, ia mendapat laporan bahwa Minggu 18 Mei 2024 lalu terjadi banjir di Desa Mekarsari akibat luapan Sungai Ciberes.
Dalam kesempatan itu, Sophi mendorong penanggulangan banjir secara menyeluruh. Ia menyampaikan pentingnya menyelesaikan akar masalah penyebab banjir.
“Kami siap memperjuangkan aspirasi dari bapak atau ibu di sini terkait penanggulangan banjir. Kami akan terus mengawal bantuan penanganan banjir yang memang itu misalnya untuk normalisasi, bronjong, yang tentunya program ini harus bersinergi, baik dari kabupaten maupun provinsi dan pusat. Mengingat hal ini membutuhkan anggaran yg besar,” ucap Sophi.
Banjir di Desa Mekarsari dan beberapa desa di Kecamatan Waled sudah menjadi fenomena tahunan yang meresahkan. Masyarakat berharap penanganan yang konkret.
Kepala Desa Mekarsari, Mohamad Ghozin menyampaikan, luapan sungai terjadi karena di hulu Sungai Ciberes terdapat penebangan pohon (penggundulan hutan).
“Selain itu, sedimentasi (pendangkalan sungai) juga sudah tinggi. Maka, harapan kami masalah Sungai Ciberes segera diselesaikan,” ujarnya.
Diketahui, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat terdampak banjir dari Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jawa Barat (Jabar) sebesar Rp 167.760.000 untuk bantuan peralatan dan Rp 51.600.000.
Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua DPRD Provinsi Jabar Ono Surono yang juga meninjau dan mengawal pemberian bantuan. Dia menilai, penanganan banjir jangan sampai berhenti di tahap pemberian bantuan.
“Saya ke sini berharap akan ada tindak lanjut, bukan lagi pemerintah memberikan bantuan beras, kopi dan sebagainya untuk korban banjir, tapi bagaimana pemerintah hadir untuk memperbaiki apa pun yang menjadi akibat dari banjir tersebut,” kata Ono.
Ia meminta komitmen pemerintah daerah dan segenap pihak terkait untuk melakukan normalisasi sungai. Ia juga akan berkunjung ke Kuningan untuk mendorong reboisasi di hulu sungai.
Adapun untuk penanganan banjir dalam jangka panjang, Ia akan mengajak Bupati Cirebon dan Kuningan berkoordinasi dengan pemerintah pusat.
“Untuk apa? Rencana pembangunan embung atau waduk yang direncanakan ada dua titik kalau tidak salah, yang katanya terkena efisiensi. Maka kita harus bicarakan dengan pemerintah pusat untuk segera dibangunnya embung untuk menahan air turun dari Kuningan,” tuturnya. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
