CIREBON – Guna meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia bersama Badan Anggaran (Banggar) melakukan kunjungan kerja (kunker) ke DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) di Bandung, Jumat (21/3/2025).
Kunjungan ini bertujuan untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2024. LKPj merupakan dokumen penting yang berisi capaian kinerja pemerintah daerah dan harus disampaikan kepada DPRD sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran.
Dalam pertemuan tersebut, Sophi menegaskan, LKPj memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan daerah. “LKPj juga merupakan bentuk pertanggungjawaban kepala daerah atas penggunaan anggaran yang dikelola dalam penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Sophi.
Selain sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban, LKPj juga berfungsi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. DPRD memiliki peran dalam menerima dan memeriksa LKPj kepala daerah melalui berbagai mekanisme, seperti rapat paripurna, dengar pendapat, kunjungan kerja, hingga pembentukan panitia khusus.
“Hal ini merupakan bentuk pengawasan yang dilakukan oleh DPRD untuk mendukung berjalannya konsep demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat, dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah supaya lebih baik dan programnya solutif terhadap problematika masyarakat,” tambahnya.
Berdasarkan regulasi yang berlaku, LKPj harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sesuai dengan Pasal 42 huruf h Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007, DPRD memiliki kewajiban untuk meminta laporan tersebut sebagai bagian dari tugas pengawasan.
Melalui kunjungan kerja ini, DPRD Kabupaten Cirebon berharap dapat meningkatkan kualitas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan pengawasan yang lebih optimal, diharapkan pembangunan daerah semakin maju, berpihak kepada rakyat, dan memberikan solusi bagi berbagai permasalahan masyarakat. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
