Cirebon – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Raden Hasan Basori, bersama Sekretaris Daerah (Setda) Kabupaten Cirebon dan Dinas Tenaga Kerja (Dinasker) Kabupaten Cirebon menerima aksi demonstrasi dari serikat buruh yang menuntut penegakan aturan ketenagakerjaan. Aksi ini berlangsung di depan kantor Bupati Kabupaten Cirebon dan diikuti oleh ratusan buruh.
Massa buruh menyampaikan aspirasi mereka terkait status ketenagakerjaan dan perlindungan hak pekerja. Buruh menuntut agar pemerintah menertibkan Surat Keputusan (SK) pengangkatan karyawan tetap berdasarkan nota pemeriksaan dari UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon. Selain itu, mereka juga mendesak agar para pengurus serikat buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak dapat dipekerjakan kembali.
Menanggapi tuntutan tersebut, Raden Hasan Basori menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Cirebon akan mengawal proses penyelesaian masalah ini dan meminta Dinas Tenaga Kerja untuk segera melakukan langkah-langkah konkret. “Kami akan memastikan bahwa perusahaan yang terbukti melanggar aturan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak-hak buruh harus dihormati dan dilindungi,” ujarnya.
Pihak Pemkab Cirebon menyampaikan akan segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan perusahaan terkait untuk membahas tindak lanjut dari tuntutan buruh. Sementara itu, Dinasker berjanji akan memperketat pengawasan terhadap perusahaan agar tidak ada lagi pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan pekerja.
Aksi ini akhirnya berakhir dengan damai setelah adanya kesepakatan bahwa tuntutan buruh akan segera ditindaklanjuti melalui mekanisme resmi. Para buruh berharap komitmen yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah dapat segera direalisasikan demi terciptanya keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh pekerja di Kabupaten Cirebon. (Humas DPRD Kabupaten Cirebon)
